TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Komisi C DPRD Riau mendrop anggaran yang diperuntukkan untuk sejumlah
lembaga, melalui program dana hibah di KUA PPAS RAPBD Perubahan 2015,
yang menjadi bagian program Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD)
Pemprov Riau.
Dalam rapat hearing pembahasan KUA PPAS bersama komisi, Jumat (9/10),
Komisi C selaku mitra kerja BPKAD mempertanyakan sejumlah item lembaga
yang mengajukan anggaran. Dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia
untuk pelaksanaan kegiatan RAPBD Perubahan dan besaran anggaran yang
diajukan, pengajuan anggaran sejumlah lembaga pun terpaksa ditiadakan,
ada anggaran yang ditambah, dan ada juga yang dikurangi.
Anggota Komisi C DPRD Riau lainnya, Husaimi Hamidi melihat, yang
menerima bantuan hibah kebanyakan adalah lembaga-lembaga yang terpusat
di Pekanbaru. Sedangkan yang di daerah masih minim.
“Saya belum melihat pemerataan soal bantuan dana hibah ini. Yang saya
lihat, siapa yang punya link baru bisa masuk, yang tidak punya link
tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mana yang maju akan semakin maju,
dan yang tertinggal akan semakin tertinggal,” ujar Husaimi kepada Tribun
usai rapat tersebut.
Untuk bantuan terhadap sebuah TK saja misalnya, menurut Husaimi 1 TK
bisa dibantu hingga ratusan juta. Sedangkan sekolah lain di daerah
sangat minim dan tidak mendapat perhatian melalui dana tersebut.
“Saya saja punya sekolah dari TK hingga tingkat SMA bisa mandiri.
Tidak perlu mengharapkan bantuan, biarlah yang di daerah mendapatkan.
Toh nanti sekolah yang dibantu tersebut anak-anak tetap membayar masuk
dan membayar uang sekolah, kalau gratis mungkin tak masalah,” imbuhnya.
Husaimi juga mengungkapkan, aspirasi masyarakat dari hasil reses
yang telah dilakukan dewan akhirnya tidak ada satu pun yang masuk dalam
APBD Perubahan 2015. Hal ini dilakukan agar menjadi adil.
Selain itu, KUA PPAS RAPBD Perubahan sudah masuk, dan tidak bisa lagi menambah nomenklatur secara banyak, karena itu aspirasi hasil reses keseluruhan disepakati tidak masuk seluruhnya. Jadi, walau pimpinan DPRD Riau beberapa waktu lalu mengatakan akan mengupayakan aspirasi tersebut bisa masuk, namun akhirnya tidak satu pun yang jadi masuk.
“Akhirnya tidak satu pun hasil reses kita yang masuk. Tidak hanya di APBD Perubahan, di APBD murni 2016 juga berkemungkinan besar aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan tidak bisa masuk, karena KUA PPAS APBD murni tersebut sudah masuk, dan susah untuk memasukkan nomenklatur lagi,” jelasnya.
Husaimi juga menambahkan, saat dirinya turun reses saja misalnya, uang reses selalu kurang. Karena bantuan dari anggota dewan saat reses sangat dibutuhkan masyarakat. Karena aspirasi tidak terwujud, maka uang reses dan uang saku pribadi pun juga dijadikan untuk membantu masyarakat.
“Saya tiap turun, terutama ke daerah terisolir yang lokasinya cukup jauh, maka saya belikan ginset di tiap mesjid di sana, jadi uang reses tersebut tidak cukup, tambahannya uang pribadi. Tapi bagi saya tak masalah. Kita berharap kedepannya ini lebih terakomodir lagi, dan harus dilakukan pemerataan bantuan ke seluruh daerah, jangan berpusat di kota saja, tapi kita harus memikirkan Riau secara utuh,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Pemprov Riau, Indrawati Nasution mengakui, selama ini informasi tentang bantuan dana hibah tersebut tidak sampai ke bawah, sehingga yang mendapatkan bantuan cendrung itu keitu saja.
"Memang selama ini informasi tidak sampai ke bawah. Jadi cenderung orang-orang itu juga yang dapat. Ini harus digiring, sehingga kedepannya bisa merata," ujarnya dalam rapat tersebut.
Selain itu, KUA PPAS RAPBD Perubahan sudah masuk, dan tidak bisa lagi menambah nomenklatur secara banyak, karena itu aspirasi hasil reses keseluruhan disepakati tidak masuk seluruhnya. Jadi, walau pimpinan DPRD Riau beberapa waktu lalu mengatakan akan mengupayakan aspirasi tersebut bisa masuk, namun akhirnya tidak satu pun yang jadi masuk.
“Akhirnya tidak satu pun hasil reses kita yang masuk. Tidak hanya di APBD Perubahan, di APBD murni 2016 juga berkemungkinan besar aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan tidak bisa masuk, karena KUA PPAS APBD murni tersebut sudah masuk, dan susah untuk memasukkan nomenklatur lagi,” jelasnya.
Husaimi juga menambahkan, saat dirinya turun reses saja misalnya, uang reses selalu kurang. Karena bantuan dari anggota dewan saat reses sangat dibutuhkan masyarakat. Karena aspirasi tidak terwujud, maka uang reses dan uang saku pribadi pun juga dijadikan untuk membantu masyarakat.
“Saya tiap turun, terutama ke daerah terisolir yang lokasinya cukup jauh, maka saya belikan ginset di tiap mesjid di sana, jadi uang reses tersebut tidak cukup, tambahannya uang pribadi. Tapi bagi saya tak masalah. Kita berharap kedepannya ini lebih terakomodir lagi, dan harus dilakukan pemerataan bantuan ke seluruh daerah, jangan berpusat di kota saja, tapi kita harus memikirkan Riau secara utuh,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Pemprov Riau, Indrawati Nasution mengakui, selama ini informasi tentang bantuan dana hibah tersebut tidak sampai ke bawah, sehingga yang mendapatkan bantuan cendrung itu keitu saja.
"Memang selama ini informasi tidak sampai ke bawah. Jadi cenderung orang-orang itu juga yang dapat. Ini harus digiring, sehingga kedepannya bisa merata," ujarnya dalam rapat tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Riau,
Supriati yang dipercaya memimpin rapat tersebut mengatakan, total
anggaran yang didrop pihaknya berjumlah sekitar Rp 52 miliar, dari total
anggaran161 miliar. Namun jumlah tersebut baru bersifat sementara,
karena prosedur selanjutnya masih ada pembahasan yang akan dilakukan di
tingkat Badan Anggaran (Banggar).
“Ini belum final. Setelah ini masih ada pembahasan di tingkat Banggar. Pengajuan anggaran yang tidak mungkin dilaksanakan dalam dua bulan ini kita drop,” kata Supriati usai rapat dengan BPKAD Provinsi Riau. (*)
“Ini belum final. Setelah ini masih ada pembahasan di tingkat Banggar. Pengajuan anggaran yang tidak mungkin dilaksanakan dalam dua bulan ini kita drop,” kata Supriati usai rapat dengan BPKAD Provinsi Riau. (*)
No comments: