TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
-- Komisi C DPRD Riau mempertanyakan rekomendasi yang pernah dikirimkan
ke Plt Gubernur Riau, terkait penutupan 2 BUMD, PT RAL dan Riau
Petrolium, serta sejumlah anak perusahaan BUMD lainnya, yang hingga kini
masih belum ada tindak lanjut dari pihak Pemprov Riau.
Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, pihaknya sudah
melakukan sejumlah tahapan sebelum mengeluarkan rekomendasi tersebut,
dan kemudian mengirimkan rekomendasi tersebut ke pihak Plt Gubernur Riau
pada bulan April 2015 lalu. Namun hingga akhir bulan Oktober ini masih
belum ada tidak lanjut dari Plt Gubernur Riau.
Husaimi juga meminta, agar Plt Gubernur Riau bersikap professional,
dan menghindari segala bentuk kepentingan dalam persoalan ini, sehingga
BUMD di Riau yang bermasalah dapat diselesaikan dengan segera dan tidak
berlarut-larut lagi. “Kita minta Plt Gubri menyikapi masalah ini dengan
professional, jangan ada kpentingan di dalmanya,” kata Husaimi kepada
Tribun, Kamis (29/10/2015).
Husaimi berharap, kajian yang sudah dilakukan pihaknya terhadap
sejumlah BUMD yang direkomendasikan untuk ditutup merupakan perusahaan
yang benar-benar sudah tidak mungkin diperjuangkan lagi.
“Riau Petrolium misalnya, saham kita sudah masuk sekitar Rp 7,5
miliar. Sementara kegiatan mereka belum ada sama sekali, kondisinya hari
ini mati suri. Mau dikatakan mati, direkturnya masih jalan, tapi
kantornya tak tahu dimana rimbanya,” tuturnya.
Selain merekomendasikan ditutup, sebagian BUMD juga direkomendasikan
Komisi C DPRD Riau untuk perombakan struktur menjemennya, di antaranya
sejumlah perusahaan yang direkomendasikan tersebut, baru 2 perusahaan
yang melakukan persiapan perombakan struktur menajemen tersebut, yakni,
PT PIR dan PT PER.
“Sejauh ini baru dua BUMD yang mempersiapkan penggantian
kepengurusan, yakni PT PIR dan PT PER, saat ini sedang mereka persiapkan
penggantian kepengurusan perusahaannya,” jelas Husaimi.
Sebelum dilaksanakan penggantian kepengurusan yang defenitif, sudah
dilakukan penggantian kepengurusan sementara di perusahaan tersebut,
namun pengurus sementara yang ditunjuk menurut Husaimi tidak bisa
melakukan banyak kegiatan untuk perbaikan BUMD yang dinilai sakit
tersebut, karena kewenangannya dibatasi.
“Dalam SK-nya saya baca, bahwa kewenangannya dibatasi. Mereka tidak
dibolehkan mengambil kebijakan strategis. Saat hearing dengan mereka
saya bilang, kalau kalian tidak sanggup ya mengundurkan diri saja, kalau
itu di posisi saya, jabatan seperti saya tolak saja, karena tak bisa
berbuat apa-apa. BUMD yang sakit ini harus diperbaiki,” imbuhnya. (ale)
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
– Komisi C DPRD Riau meminta pihak pemerintah, Bank Riau Kepri, dan
pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membicarakan serius untuk
menyelesaikan masalah penempatan kantor baru Bank Riau Kepri tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, hingga saat
ini kantor baru Bank Riau Kepri masih belum bisa dipastikan kapan akan
ditempati, karena masih menunggu hasil audit dari OJK.
“Kita minta pimpinan BRK, OJK dan juga Plt Gubri untuk duduk satu
meja, untuk menyelesaikan persoalan kantor baru Bank Riau Kepri yang
sampai saat ini gedung tersebut belum kunjung ditempati,” kata politisi
PPP Riau ini.
Dikatakan Suhaimi, pihaknya sudah maksimal membantu penempatan kantor
Bank Riau Kepri tersebut, hingga untuk menemui pihak kontraktor di
Jakarta. Dengan diundurnya penempatan kantor tersebut, Provinsi Riau
menurutnya sudah dirugikan, karena lama-kelamaan umur gedung tesebut
terus berkurang dan terjadi penyusutan setiap tahunnya.
“Kita juga sudah pernah melakukan sidak, tetapi yang menilai
kelayakan penempatan gedung itu yang tau kan OJK, kita hanya melihat
dengan kasat mata saja. Standar penempatan sebuah gedung hanya 20 tahun,
karena penundaan ini sudah masuk 4 tahun, sehingga kita yang dirugikan
atas keterlambatan penempatan kantor tersebut,” tuturnya.
Ditambahkan Husaimi, Bank Riau Kepri harus segera melengkapi syarat
untuk dapat menempati gedung tersebut, dan memita Plt Gubernur Riau
untuk dapat meluangkan waktu untuk membantu menyelesaikan permasalahan
ini.
“Saya minta kepada pimpinan Bank Riau Kepri untuk segera melengkapi
persyaratan yang harus mereka penuhi. Plt Gubri harus meluangkan waktu,
karena ini juga demi kepentingan rakyat,” tuturnya.
Sementara itu, Humas Bank Riau Kepri, Winopri mengatakan, hingga saat
ini prosesnya memang masih dalam proses di OJK. Dirinya juga mengakui
kalau masih ada syarat-syarat yang harus dilengkapi. Namun ia tidak
begitu mengetahui secara rinci tentang syarat yang harus dilengkapi
tersebut.
“Prosesnya sekarang kita minta izin di OJK. Memang ada beberapa
syarat yang harus dilengkapi, salah satunya berita acara serah terima
kantor tersebut, dan itu sudah kita penuhi, kalau yang lain secera
teknis saya kurang tahu. Kita juga belum bisa prediksikan kapan kantor
tersebut bisa ditempati secara pasti, karena itu merupakan kewenangan
dari OJK,” kata Winopri kepada Tribun Selasa kemaren. (ale)
PEKANBARU(RIAUPOS.CO)-Dualisme dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
antara kubu Romi dan kubu Djan faridz sudah berakhir. Mahkamah
konstitusi (MK), Selasa (20/10) memutuskan kubu Djan Faridz sebangai
kubu partai PPP yang diakui.
Dengan keputusan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa PPP.
"Apapun keputusannya kita menghormati karena itu keputusan hukum. Sebagai warga negara yang baik tentu kita akan taat kepada aturan, hukum yang berlaku di negara kita " jelas Wakil Ketua III DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi, Saat dijumpai Riaupos.co di Gedung DPRD Riau.
Kata Husaimi Hamidi, apa yang menjadi permasalahan partai PPP selama ini harus menjadi pembelajaran agar partai lebih maju lagi. Dirinya sebagai perpanjangan tangan partai sifatnya hanya menunggu arahan dari partai kedepanya.
"Jadi kita ambil hikmahnya dari kejadian ini untuk membesarkan partai. Kita hanya menunggu arahan partai seperti apa. Kita juga belum ada melakukan komunikasi di tingkat provinsi," sebutnya.
Dengan adanya kepastian hukum, kata Hamidi, tentu akan lebih memudahkan dalam bekerja membangun partai. "Satu tahun tidak bisa kerja dengan baik. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik," jelasnya
Terkait nantinya ada Peninjauan Kembali (PK), dirinya akan tetap menunggu arahan pusat. "Kita meminta kader tidak terpengaruh. Intinya kita ambil hikmahnya untuk membesarkan partai," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Hamidi juga mengimbau kepada seluruh kader partai PPP yang ada di bawah untuk tetap bersatu dan mematuhi keputusan dari Mk yang menetapkan Kubu Djan faridz sebagai pemenang.
Dengan keputusan tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Riau menghormati putusan Mahkamah Agung (MA) tentang sengketa PPP.
"Apapun keputusannya kita menghormati karena itu keputusan hukum. Sebagai warga negara yang baik tentu kita akan taat kepada aturan, hukum yang berlaku di negara kita " jelas Wakil Ketua III DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi, Saat dijumpai Riaupos.co di Gedung DPRD Riau.
Kata Husaimi Hamidi, apa yang menjadi permasalahan partai PPP selama ini harus menjadi pembelajaran agar partai lebih maju lagi. Dirinya sebagai perpanjangan tangan partai sifatnya hanya menunggu arahan dari partai kedepanya.
"Jadi kita ambil hikmahnya dari kejadian ini untuk membesarkan partai. Kita hanya menunggu arahan partai seperti apa. Kita juga belum ada melakukan komunikasi di tingkat provinsi," sebutnya.
Dengan adanya kepastian hukum, kata Hamidi, tentu akan lebih memudahkan dalam bekerja membangun partai. "Satu tahun tidak bisa kerja dengan baik. Mudah-mudahan kedepan bisa lebih baik," jelasnya
Terkait nantinya ada Peninjauan Kembali (PK), dirinya akan tetap menunggu arahan pusat. "Kita meminta kader tidak terpengaruh. Intinya kita ambil hikmahnya untuk membesarkan partai," jelasnya.
Pada kesempatan ini, Hamidi juga mengimbau kepada seluruh kader partai PPP yang ada di bawah untuk tetap bersatu dan mematuhi keputusan dari Mk yang menetapkan Kubu Djan faridz sebagai pemenang.