TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Komisi C DPRD Riau mendrop anggaran yang diperuntukkan untuk sejumlah
lembaga, melalui program dana hibah di KUA PPAS RAPBD Perubahan 2015,
yang menjadi bagian program Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD)
Pemprov Riau.
Dalam rapat hearing pembahasan KUA PPAS bersama komisi, Jumat (9/10),
Komisi C selaku mitra kerja BPKAD mempertanyakan sejumlah item lembaga
yang mengajukan anggaran. Dengan mempertimbangkan waktu yang tersedia
untuk pelaksanaan kegiatan RAPBD Perubahan dan besaran anggaran yang
diajukan, pengajuan anggaran sejumlah lembaga pun terpaksa ditiadakan,
ada anggaran yang ditambah, dan ada juga yang dikurangi.
Anggota Komisi C DPRD Riau lainnya, Husaimi Hamidi melihat, yang
menerima bantuan hibah kebanyakan adalah lembaga-lembaga yang terpusat
di Pekanbaru. Sedangkan yang di daerah masih minim.
“Saya belum melihat pemerataan soal bantuan dana hibah ini. Yang saya
lihat, siapa yang punya link baru bisa masuk, yang tidak punya link
tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga mana yang maju akan semakin maju,
dan yang tertinggal akan semakin tertinggal,” ujar Husaimi kepada Tribun
usai rapat tersebut.
Untuk bantuan terhadap sebuah TK saja misalnya, menurut Husaimi 1 TK
bisa dibantu hingga ratusan juta. Sedangkan sekolah lain di daerah
sangat minim dan tidak mendapat perhatian melalui dana tersebut.
“Saya saja punya sekolah dari TK hingga tingkat SMA bisa mandiri.
Tidak perlu mengharapkan bantuan, biarlah yang di daerah mendapatkan.
Toh nanti sekolah yang dibantu tersebut anak-anak tetap membayar masuk
dan membayar uang sekolah, kalau gratis mungkin tak masalah,” imbuhnya.
Husaimi juga mengungkapkan, aspirasi masyarakat dari hasil reses
yang telah dilakukan dewan akhirnya tidak ada satu pun yang masuk dalam
APBD Perubahan 2015. Hal ini dilakukan agar menjadi adil.
Selain itu, KUA PPAS RAPBD Perubahan sudah masuk, dan tidak bisa lagi menambah nomenklatur secara banyak, karena itu aspirasi hasil reses keseluruhan disepakati tidak masuk seluruhnya. Jadi, walau pimpinan DPRD Riau beberapa waktu lalu mengatakan akan mengupayakan aspirasi tersebut bisa masuk, namun akhirnya tidak satu pun yang jadi masuk.
“Akhirnya tidak satu pun hasil reses kita yang masuk. Tidak hanya di APBD Perubahan, di APBD murni 2016 juga berkemungkinan besar aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan tidak bisa masuk, karena KUA PPAS APBD murni tersebut sudah masuk, dan susah untuk memasukkan nomenklatur lagi,” jelasnya.
Husaimi juga menambahkan, saat dirinya turun reses saja misalnya, uang reses selalu kurang. Karena bantuan dari anggota dewan saat reses sangat dibutuhkan masyarakat. Karena aspirasi tidak terwujud, maka uang reses dan uang saku pribadi pun juga dijadikan untuk membantu masyarakat.
“Saya tiap turun, terutama ke daerah terisolir yang lokasinya cukup jauh, maka saya belikan ginset di tiap mesjid di sana, jadi uang reses tersebut tidak cukup, tambahannya uang pribadi. Tapi bagi saya tak masalah. Kita berharap kedepannya ini lebih terakomodir lagi, dan harus dilakukan pemerataan bantuan ke seluruh daerah, jangan berpusat di kota saja, tapi kita harus memikirkan Riau secara utuh,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Pemprov Riau, Indrawati Nasution mengakui, selama ini informasi tentang bantuan dana hibah tersebut tidak sampai ke bawah, sehingga yang mendapatkan bantuan cendrung itu keitu saja.
"Memang selama ini informasi tidak sampai ke bawah. Jadi cenderung orang-orang itu juga yang dapat. Ini harus digiring, sehingga kedepannya bisa merata," ujarnya dalam rapat tersebut.
Selain itu, KUA PPAS RAPBD Perubahan sudah masuk, dan tidak bisa lagi menambah nomenklatur secara banyak, karena itu aspirasi hasil reses keseluruhan disepakati tidak masuk seluruhnya. Jadi, walau pimpinan DPRD Riau beberapa waktu lalu mengatakan akan mengupayakan aspirasi tersebut bisa masuk, namun akhirnya tidak satu pun yang jadi masuk.
“Akhirnya tidak satu pun hasil reses kita yang masuk. Tidak hanya di APBD Perubahan, di APBD murni 2016 juga berkemungkinan besar aspirasi masyarakat hasil reses anggota dewan tidak bisa masuk, karena KUA PPAS APBD murni tersebut sudah masuk, dan susah untuk memasukkan nomenklatur lagi,” jelasnya.
Husaimi juga menambahkan, saat dirinya turun reses saja misalnya, uang reses selalu kurang. Karena bantuan dari anggota dewan saat reses sangat dibutuhkan masyarakat. Karena aspirasi tidak terwujud, maka uang reses dan uang saku pribadi pun juga dijadikan untuk membantu masyarakat.
“Saya tiap turun, terutama ke daerah terisolir yang lokasinya cukup jauh, maka saya belikan ginset di tiap mesjid di sana, jadi uang reses tersebut tidak cukup, tambahannya uang pribadi. Tapi bagi saya tak masalah. Kita berharap kedepannya ini lebih terakomodir lagi, dan harus dilakukan pemerataan bantuan ke seluruh daerah, jangan berpusat di kota saja, tapi kita harus memikirkan Riau secara utuh,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPKAD Pemprov Riau, Indrawati Nasution mengakui, selama ini informasi tentang bantuan dana hibah tersebut tidak sampai ke bawah, sehingga yang mendapatkan bantuan cendrung itu keitu saja.
"Memang selama ini informasi tidak sampai ke bawah. Jadi cenderung orang-orang itu juga yang dapat. Ini harus digiring, sehingga kedepannya bisa merata," ujarnya dalam rapat tersebut.
Anggota Komisi C DPRD Riau,
Supriati yang dipercaya memimpin rapat tersebut mengatakan, total
anggaran yang didrop pihaknya berjumlah sekitar Rp 52 miliar, dari total
anggaran161 miliar. Namun jumlah tersebut baru bersifat sementara,
karena prosedur selanjutnya masih ada pembahasan yang akan dilakukan di
tingkat Badan Anggaran (Banggar).
“Ini belum final. Setelah ini masih ada pembahasan di tingkat Banggar. Pengajuan anggaran yang tidak mungkin dilaksanakan dalam dua bulan ini kita drop,” kata Supriati usai rapat dengan BPKAD Provinsi Riau. (*)
“Ini belum final. Setelah ini masih ada pembahasan di tingkat Banggar. Pengajuan anggaran yang tidak mungkin dilaksanakan dalam dua bulan ini kita drop,” kata Supriati usai rapat dengan BPKAD Provinsi Riau. (*)
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Adanya dua jabatan yang dipegang di Badan Anggaran (Banggar) dan
Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau oleh anggota DPRD Riau, Husaimi
Hamidi ditahun 2016 ini menjadi pembicaraan bagi sebagian pihak di DPRD
Riau.
Menyikapi hal tersebut, Husaimi Hamidi menegaskan, dua jabatan yang
ia pegang itu bukanlah keinginannya, namun merupakan amanah dari fraksi
PPP, tempat ia bernaung. Bahkan menurut Husaimi, ia juga sudah sempat
meminta untuk tidak dipilih lagi di Banggar, karena tahun 2015 lalu ia
juga sudah menjadi anggota Banggar.
"Saya sudah sempat minta sebelumnya, agar tidak lagi di Banggar tahun
ini, tapi partai tetap meminta saya untuk di Banggar, dan juga di
Banmus. Bagi saya ini amanah," kata Husaimi, Rabu (6/1).
Selain itu, Husaimi juga menegaskan, bahwa jabatannya baik di Banggar
atau di Banmus DPRD Riau, tidak ada penghasilan apa-apa di sana, namun
hanya menjalankan tugas di dua posisi alat kelengkapan dewan (AKD)
tersebut.
"Perlu saya luruskan kepada masyarakat, bahwa kedua kabatan ini tidak
ada penghasilan, yang ada hanya pengabdian, jadi jangan nanti
masyarakat menilai saya memegang dua jabatan karena ingin mengarapkan
penghasilan lebih," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PPP DPRD Riau, Tengku Nazlah Khairati
mengatakan, tidak ada larangan dalam tatib dewan yang menyatakan anggota
dewan tidak boleh memegang dua jabatan di AKD. Pihaknya memilih Husaimi
Hamidi karena mempercaya Husaimi untuk berada di jabatan tersebut.
"Ini karena kita melihat potensi dan kemampuan Pak Husaimi, makanya
kita memilih beliau, bukan karena ada unsur apa-apa. Kita menganggap
beliau mampu dan bisa memegang jabatan tersebut. Selain itu, dalam
aturan tatib dewan juga tidak ada larangan anggota dewan pegang dua
jabatan," kata Nazlah.Selain itu, menurut Nazlah, fraksi juga dibolehkan menentukan siapa yang layak untuk ditempatkan di Banmus atau di Banggar. "Bisa jadi yang masuk dalam Banggar dan Banmus saat ini tak masuk lagi dikedua AKD tersebut tahun depan," tutupnya.
PEKANBARU(RIAUPOS.CO)-Banyaknya aset-aset milik daerah yang tidak
terurus dan dibiarkan terbengkalai merupakan bentuk ketidak seriusan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menangani aset daerah tersebut.
Hal itu ditegaskan Legislator DPRD Riau, dari komisi C, Husaimi Hamidi, Kamis (5/2/2016). Bukti ketidak seriusan itu, karena dirinya melihat secara langsung banyaknya aset yang dimiliki tidak terdata dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Seperti mess DPRD Provinsi yang berada di Jalan Thamrin.
"Mess yang di Tahmrin itu dulunya di tempati anggota dewan yang berasal dari dapil luar Pekanbaru. Namun karena sekarang tidak ada yang menempati, mess itu terbengkalai begitu saja," ujar Politisi Partai PPP itu saat di jumpai Riaupos.co di ruangan kerja Komisi C kamis (5/2/2016)
Lebih lanjut Husaimi mengatakan,tidak hanya mess yang pernah ditempati anggota DPRD Riau , tapi mess mahasiswa juga tidak terawat.
"Kalau tidak digunakan lebih baik di jual dan dialihkan saja aset yang lain, sehingga aset itu jelas kita punya," tegasnya
Dalam waktu dekat ini, kata Husaimi, pihaknya dari komisi C DPRD Riau yang membidangi aset pemprov Riau akan turun langsung melihat semua aset-aset milik daerah itu.
Pihaknya tidak menginginkan, aset yang menjadi milik daerah tersebut terbengkalai dan di tempati oleh orang yang bukan seharusnya.
"Saya lihat pemprov ini sanggup membangun tetapi tidak bisa menjaga. Saya rasa ini di sengaja dibiarkan begitu saja, kalau dah lupa yaa di selamatkan oleh pihak-pihak tertentu. Saya pribadi, tidak setuju kalau mess itu di perbaiki lagi, karena banyak rumah dinas yang di tunggu bukan orang yng bersangkutan," tuturnya.
Hal itu ditegaskan Legislator DPRD Riau, dari komisi C, Husaimi Hamidi, Kamis (5/2/2016). Bukti ketidak seriusan itu, karena dirinya melihat secara langsung banyaknya aset yang dimiliki tidak terdata dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Seperti mess DPRD Provinsi yang berada di Jalan Thamrin.
"Mess yang di Tahmrin itu dulunya di tempati anggota dewan yang berasal dari dapil luar Pekanbaru. Namun karena sekarang tidak ada yang menempati, mess itu terbengkalai begitu saja," ujar Politisi Partai PPP itu saat di jumpai Riaupos.co di ruangan kerja Komisi C kamis (5/2/2016)
Lebih lanjut Husaimi mengatakan,tidak hanya mess yang pernah ditempati anggota DPRD Riau , tapi mess mahasiswa juga tidak terawat.
"Kalau tidak digunakan lebih baik di jual dan dialihkan saja aset yang lain, sehingga aset itu jelas kita punya," tegasnya
Dalam waktu dekat ini, kata Husaimi, pihaknya dari komisi C DPRD Riau yang membidangi aset pemprov Riau akan turun langsung melihat semua aset-aset milik daerah itu.
Pihaknya tidak menginginkan, aset yang menjadi milik daerah tersebut terbengkalai dan di tempati oleh orang yang bukan seharusnya.
"Saya lihat pemprov ini sanggup membangun tetapi tidak bisa menjaga. Saya rasa ini di sengaja dibiarkan begitu saja, kalau dah lupa yaa di selamatkan oleh pihak-pihak tertentu. Saya pribadi, tidak setuju kalau mess itu di perbaiki lagi, karena banyak rumah dinas yang di tunggu bukan orang yng bersangkutan," tuturnya.
PEKANBARU, POTRETNEWS.com - KomisiC DPRD Riau yang dipimpin langsung ketuanya, Aherson SSos bersama dengan anggota lain melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Mess Pemda Riau Slipi, Kamis (10/3/2016) yang berada di Jalan Tali Raya Nomor 35 A, Jakarta Barat. Dalam kunjungan tersebut tampak juga Husaimi Hamidi, Rusfian, Ilyas HU dan Siswaja Muljadi.
Komisi C langsung berkeliling ke Mess Pemda Riau saat itu. Dalam kunjungan tersebut, Komisi C menemukan hal yang harus disikapi oleh Pemprov Riau maupun Badan Penghubung selaku penanggung jawab mess tersebut. Pada saat kunjungan, tidak ada satu pun karyawan dan penanggung jawab mess yang dapat memberikan penjelasan data hunian tamu yg menginap.
Bahkan buku reception sama sekali tidak ada. Penanggung jawab mess yang biasa mengurus bangunan dikabarkan sudah dua hari tidak masuk kerja karena sakit. Padahal, rombongan Komisi C melakukan kunjungan secara resmi dan ingin mengetahui lebih jelas kondisi mess yang memperihatinkan tersebut.
Setelah berkeliling bangunan, barulah rombongan bertemu dengan Kepala Badan Penghubung Doni Aprialdi. Dalam pertemuan tersebut, Doni Aprialdi memang mengakui bahwa mess ini butuh renovasi. Dengan begitu, bisa menarik minat untuk menginap di mess tersebut.
"Kami memang kesulitan mengurus mess tersebut karena ketiadaan anggaran perawatan. Sementara, ditargetkan PAD sebesar Rp165 juta per tahun," ujarnya dalam pertemuan itu.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C Aherson mengatakan, kedatangan mereka merupakan bentuk pengawasan terhadap aset daerah. "Catatan kami setiap berkunjung akan dibahas nantinya untuk ditindaklanjuti," ungkapnya.
Anggota DPRD Riau Siswaja Muljadi menambahkan, dalam kunjungan tersebut ada kamar yang masih bisa dipakai untuk menerima tamu berjumlah 17 unit dari 22 kamar yang ada. "Saat kami datang, hanya dua kamar yang disewa oleh seorang PNS Badan Promosi Dinas Penanaman Modal Provinsi Riau beserta keluarga. Sisanya sebagian ada yang dipakai jadi gudang barang operasional maupun barang bekas," ungkapnya.
Padahal kata dia, mess tersebut masih bisa beroperasi maksimal. "Sewanya murah Rp150 ribu sampai Rp200 ribu. Itu murahlah, apalagi di Jakarta. Slipi lagi," ungkapnya
Namun lanjutnya, melihat kondisi kamar dan fasilitas yang ada, memang mess terlihat kurang perawatan dan kurang bersih. Di setiap kamar, rata-rata kamar mandi sudah kusam dan butuh perawatan, tempat tidur selayaknya ditukar, teras depan dan belakang juga banyak yang bocor.
"Hasil diskusi dengan kaban (kepala badan) didapat kesimpulan bahwa mess tersebut memang butuh perawatan. Sayang kalau dibongkar begitu saja, sedang dana pembangunan kembali mess Riau tersebut belum ada," ujarnya. ***
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Dalam rangka mempererat silaturahmi dengan rekan alumni Fakultas
Ekonomi (FE) Universitas Islam Riau (UIR) angkatan 1988, puluhan alumni
FE UIR menggelar temu kangen, dengan melakukan napak tilas, Minggu
(20/3/2016).
Napak tilas tersebut dilakukan dari Kota Pekanbaru ke Kabupaten Siak,
karena dulu puluhan alumni tersebut saat masih mahasiswa juga melakukan
hal yang sama, dimana dulunya mereka berangkat dengan menumpang bus
angkutan umum di Pasar Bawah Pekanbaru menuju siak.
Anggota DPRD Riau, Husaimi Hamidi, yang juga merupakan bagian dari
rombongan tersebut mengatakan, keberangkatan mereka tersebut juga untuk
bernostalgia, karena jalan-jalan tersebut merupakan kegiatan pertama
kalinya mereka lakukan sejak tamat dari kampus UIR.
"Ini pertama kali kami berkumpul. Kami dari satu kelas, ingin
mengulang kisah-kisah lama, dengan kembali berkumpul, dan jalan-jalan ke
Kabupaten Siak. Kalau dulu kami tidak bisa mencater mobil, sehingga
numpang bus umum di Pasar Bawah," kata anggota Komisi C DPRD Riau ini,
jelang keberangkatan di halaman DPRD Riau.
Politisi PPP ini juga mengatakan, hal ini juga menjadi barometer,
bahwa angkatan FE UIR 88 cukup berhasil, di antaranya ada yang menjadi
pengusaha, guru, dosen, kontraktor, dan berbagai profesi lainnya, serta
ada juga yang menjadi anggota DPRD Riau.
"Kami juga ingin berupaya bisa membangun daerah tempat kami berasal,
dengan profesi dan bidang pekerjaan kami masing-masing," imbuhnya. (*)
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Plat nomor kendraan non BM saat ini dinilai semakin ramai ada di
sejumlah Provinsi Riau. Keberadaannya pun kebanyakan bukan keluar masuk
Riau untuk mengantar barang dan sebagainya, namun untuk beroperasional
secara rutin.
Anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, kendaraan plat non BM tersebut kebanyakan adalah kendaraan bertonase besar, untuk mengangkut beban berat atau kegiatan-kegiatan proyek. Menurut Adil, keberadaan kendraan tersebut tidak hanya ada di daerah kabupaten, tapi juga di perkotaan, misalnya Kota Dumai.
"Saat ini cukup banyak kendraan berplat non BM tersebut yang beroperasional di Riau. Kita lihat contohnya ada di Dumai. Mengapa tidak pakai plat BM saja, mengapa harus non BM," kata Adil, Jumat (4/3/2016).
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, di daerah Pelalawan pihaknya juga menemukan hal yang sama beberapa waktu lalu, ketika turun ke sejumlah perusahaan beberapa waktu lalu.
"Kami sudah sampaikan ke perusahaan dan meminta agar dilakukan balik nama, kami berikan waktu selama tiga bulan untuk melakukan balik nama tersebut," imbuhnya. (*)
Anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, kendaraan plat non BM tersebut kebanyakan adalah kendaraan bertonase besar, untuk mengangkut beban berat atau kegiatan-kegiatan proyek. Menurut Adil, keberadaan kendraan tersebut tidak hanya ada di daerah kabupaten, tapi juga di perkotaan, misalnya Kota Dumai.
"Saat ini cukup banyak kendraan berplat non BM tersebut yang beroperasional di Riau. Kita lihat contohnya ada di Dumai. Mengapa tidak pakai plat BM saja, mengapa harus non BM," kata Adil, Jumat (4/3/2016).
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, di daerah Pelalawan pihaknya juga menemukan hal yang sama beberapa waktu lalu, ketika turun ke sejumlah perusahaan beberapa waktu lalu.
"Kami sudah sampaikan ke perusahaan dan meminta agar dilakukan balik nama, kami berikan waktu selama tiga bulan untuk melakukan balik nama tersebut," imbuhnya. (*)
Timsel
Direktur PT PIR yang terdiri dari Anggota DPRD Riau segera lakukan tes
penyelesian. Tes meliputi kompetensi dan pengalaman yang dimiliki
calon.
Riauterkini-PEKANBARU- Tim Seleksi (Timsel) direktur dan direktur utama PT Pengembangan Inveatasi Riau atau PIR segera lakikan tes penyeleksian. Tes yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.
"Bagi yang sudah lolos administrasi, kita akan segera lakulan tes. Tes tentang kompetensi dan pemahaman yang mereka miliki, pengalaman tentang memamajemen sebuah perusahaan," kata Husaimi Hamidi, anggota Timsel kepada wartawan, Selasa (01/03/16).
Tes pemahaman ini sangat perlu dilakukan, apalagi sebutnya, perusahaan BUMD pengelolaannya sangat berbeda dengan perusahaan swasta. Terlebih lagi, PT PIR merupakan milik pemerintah daerah.
"Kepentingan daerah ada di situ, pengawasan dewan juga akan dilakukan. Makanya perusahaan BUMD ini sangat berbeda dengan perusahaan swasta yang secara langsung tidak ada kepentingan daerah," ungkapnya.
Dalam melakukan tes nantinya, Timsel tetap akan melakukan seleksi berdasarkan profesionalitas, komitmen dalam memajukan BUMD. Timsel pun akan merekomendasikan nama-nama yang paling layak duduk di PT PIR.
"Setelah menerima berkas lamaran calon peserta, Timsel akan membentuk tim kecil. Tim ini sedang bekerja sekarang memverikasi berkas persyaratan sampai 05 Maret ini," tutup anggota Komisi C DPRD Riau ini.
Riauterkini-PEKANBARU- Tim Seleksi (Timsel) direktur dan direktur utama PT Pengembangan Inveatasi Riau atau PIR segera lakikan tes penyeleksian. Tes yang dilakukan berkaitan dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki.
"Bagi yang sudah lolos administrasi, kita akan segera lakulan tes. Tes tentang kompetensi dan pemahaman yang mereka miliki, pengalaman tentang memamajemen sebuah perusahaan," kata Husaimi Hamidi, anggota Timsel kepada wartawan, Selasa (01/03/16).
Tes pemahaman ini sangat perlu dilakukan, apalagi sebutnya, perusahaan BUMD pengelolaannya sangat berbeda dengan perusahaan swasta. Terlebih lagi, PT PIR merupakan milik pemerintah daerah.
"Kepentingan daerah ada di situ, pengawasan dewan juga akan dilakukan. Makanya perusahaan BUMD ini sangat berbeda dengan perusahaan swasta yang secara langsung tidak ada kepentingan daerah," ungkapnya.
Dalam melakukan tes nantinya, Timsel tetap akan melakukan seleksi berdasarkan profesionalitas, komitmen dalam memajukan BUMD. Timsel pun akan merekomendasikan nama-nama yang paling layak duduk di PT PIR.
"Setelah menerima berkas lamaran calon peserta, Timsel akan membentuk tim kecil. Tim ini sedang bekerja sekarang memverikasi berkas persyaratan sampai 05 Maret ini," tutup anggota Komisi C DPRD Riau ini.
Heraing
Komisi C DPRD Riau mendesak Dirut PT CISS mengaku adanya alat berat
perusahaan yang tidak mebayar pajak. Dari 147 unit alat berat
perusahaan, 79 unit yang membayar pajak.
Riauterkini-PEKANBARU- Setelah memberikan keterangan berbeda, akhirnya Mulyanto, Direktur Utama PT Cahaya Indah Sang Surya (CISS) akui, jika dari 147 unit alat berat miliknya, baru 79 unit saja yang pajaknya sudah dibayarkan ke pemerintah, sisanya belum.
Hal ini terungkap dalam hearing Komisi C DPRD Riau dengan PT CISS di Ruang Medium DPRD Riau, Senin (29/02/16). Awalnya menjawab pertanyaan Husaimi Hamidi, anggota Komisi tentang jumlah alat berat milik PT CISS yang pajaknya sudah dibayarkan. Mulyanto menjawab, jika semua alat berat PT CISS, pajaknya sudah dibayarkan.
Setelah anggota Komisi C yang lain, Husni Tamrin kembali mempertanyakan hal yang sama. Mulyanto akhirnya mengakui jika 68 unit alat berat dari 147 unit total keseluruhan, pajaknya belum dibayarkan ke pemerintah.
"Sebaiknya bapak Dirut PT CISS jujur saja, berapa sebenarnya alat berat yang bapak miliki, berapa yang didaftarkan sudah membayar pajak," kata Husni Tamrin dalam hearing.
Sementara itu, Musyaffak Asikhin, Wakil Ketua Komisi C yang memimpin hearing menjelaskan, hearing kali ini bertujuan untuk mendata seluruh alat berat milik semua perusahaan di Riau. Pendataan dikhususkan dari sektor pajaknya.
"Sehingga, jelas berapa alat berat di Riau ini yang belum terdata dan belum bayar pajak. Nantinya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, apalagi dengan menurunnya DBH Migas," jelasnya.
Kepala Dispenda Riau, SF Hariyanto yang hadir dalam hearing mendukung upaya Komisi C dalam melakukan pendataan sekaligus melakukan pemanggilan terhadap seluruh perusahaan di Riau.
"Selama ini kan, alat berat mereka banyak yang berada di hutan-hutan. Kita bersyukur dengan adanya Komisi C menggagas pertemuan ini dan tadi terungkap, ternyata PT CISS memiliki 147 unit alat berat, baru 79 unit yang terdaftar sudah bayar pajak," tutupnya.
Riauterkini-PEKANBARU- Setelah memberikan keterangan berbeda, akhirnya Mulyanto, Direktur Utama PT Cahaya Indah Sang Surya (CISS) akui, jika dari 147 unit alat berat miliknya, baru 79 unit saja yang pajaknya sudah dibayarkan ke pemerintah, sisanya belum.
Hal ini terungkap dalam hearing Komisi C DPRD Riau dengan PT CISS di Ruang Medium DPRD Riau, Senin (29/02/16). Awalnya menjawab pertanyaan Husaimi Hamidi, anggota Komisi tentang jumlah alat berat milik PT CISS yang pajaknya sudah dibayarkan. Mulyanto menjawab, jika semua alat berat PT CISS, pajaknya sudah dibayarkan.
Setelah anggota Komisi C yang lain, Husni Tamrin kembali mempertanyakan hal yang sama. Mulyanto akhirnya mengakui jika 68 unit alat berat dari 147 unit total keseluruhan, pajaknya belum dibayarkan ke pemerintah.
"Sebaiknya bapak Dirut PT CISS jujur saja, berapa sebenarnya alat berat yang bapak miliki, berapa yang didaftarkan sudah membayar pajak," kata Husni Tamrin dalam hearing.
Sementara itu, Musyaffak Asikhin, Wakil Ketua Komisi C yang memimpin hearing menjelaskan, hearing kali ini bertujuan untuk mendata seluruh alat berat milik semua perusahaan di Riau. Pendataan dikhususkan dari sektor pajaknya.
"Sehingga, jelas berapa alat berat di Riau ini yang belum terdata dan belum bayar pajak. Nantinya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, apalagi dengan menurunnya DBH Migas," jelasnya.
Kepala Dispenda Riau, SF Hariyanto yang hadir dalam hearing mendukung upaya Komisi C dalam melakukan pendataan sekaligus melakukan pemanggilan terhadap seluruh perusahaan di Riau.
"Selama ini kan, alat berat mereka banyak yang berada di hutan-hutan. Kita bersyukur dengan adanya Komisi C menggagas pertemuan ini dan tadi terungkap, ternyata PT CISS memiliki 147 unit alat berat, baru 79 unit yang terdaftar sudah bayar pajak," tutupnya.
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan direksi utama (Dirut) dan direksi
PT PIR akan segera menverifikasi berkas, terkait kelengkapan
administrasi masing-masing pendaftar.
Salah seorang anggota Pansel PT Pengembangan Investasi Riau (PIR),
atau Riau Investment Corporation (RIC) yang mewakili DPRD Riau, Husaimi
Hamidi mengatakan, bagi calon yang sudah melengkapi syarat pendaftaran
berdasarkan syarat yang diajukan pihak Pansel, maka pendaftarannya akan
segera ditindaklanjuti.
“Saat ini tim sedang menverifikasi data atau PIRsyaratan administrasi
yang diserahkan pendaftar. Kita sudah buka pendaftaran sejak Selasa
(16/2) hingga Senin (22/2) lalu,” kata Husaimi kepada Tribun, Selasa
(23/2).
Ada pun tindak lanjut dari pendaftaran tersebut menurut Husaimi
adalah dilakukan wawancara atau fit and proper test bagi para calon.
Namun Husaimi tidak bisa memastikan jumlah calon yang mendaftar, karena
ia sendiri masih berada di luar kota hingga kemaren.
“Jadi mana yang lengkap administrasinya, maka mereka akan kita panggil untuk dilakukan fit and proper test,” tututrnya.
Ditanya berapa kali akan dilakukan tes wawancara bagi para calon,
Husaimi belum bisa memastikan, karena hingga saat ini pihaknya juga
belum membicarakan berapa kali kebutuhan wawancara para calon nantinya,
hingga mendapatkan satu nama untuk calon dirut PT PIR.
Ada pun yang akan diuji dari para calon nantinya menurut politisi PPP
ini di antaranya adalah, terkait pengalaman calon yang bersangkutan,
kemampuan akademisnya, rekam jejaknya, dan beberapa aspek lainnya.
“Hingga kita benar-benar mendapatkan calon dirut BUMD yang
professional, hingga bisa meningkatkan pendapatan daerah nantinya. (*)
Riau Book - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Direktur Utama
(Dirut) dan Direksi PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR), salah satu
BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau, sudah menutup masa pendaftaran
pemerimaan. Saat ini memasuki tahap seleksi administrasi untuk
dilanjutkan pelaksanaan fit and proper test.
Ini diakui oleh salah seorang Tim Seleksi dari DPRD Riau, Husaimi
Hamidi. Menurut Anggota Komisi C ini, bagi yang lengkap administrasi
akan dilakukan pemanggilan untuk wawancara dan test kemampuan.
"Proses ini diharap tidak akan lama, setelah itu langsung test
kemampuan," sebutnya tanpa mengatakan berapa orang yang mendaftar.
Diakui juga oleh Politisi PPP Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten
Rokan Hilir ini, khusus untuk tes kemampuan dan wawancara untuk saat ini
belum dibicarakan di kalangan Pansel seperti apa dan berapa kali akan
dilakukan.
"Nanti kita akan rapat internal dalam membahas sistem fit and proper test yang dilakukan," tambahnya.
Yang pasti dikatakan lagi oleh Husaimi Hamidi, calon Dirut dan
Direksi yang dilihat terutama terkait pengalaman, kemampuan akademis,
rekam jejak dan beberapa aspek pendukung lain yang berhubungan dengan
usaha yang dijalani perusahaan. "Kita ingin benar-benar mendapatkan
calon Dirut BUMD yang profesional nantinya," tutupnya.(MC)
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi menilai keberangkatan Plt
Gubernur Riau ke Bali untuk menghadiri sebuah kegiatan di daerah
tersebut merupakan sikap yang tidak bijak. Pasalnya keberangkatan Plt
Gubernur Riau tersebut bertepatan dengan Riau tengah dilanda bencana
banjir.
Dikatakan Husaimi, seharusnya Plt Gubernuru Riau mengkaji dan
mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk berangkat, mana yang terbaik,
tetap ke Bali atau berada di Riau untuk ikut memilikirkan nasib
masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, yang kekurangan makanan, dan
kedinginan karena banjir.
“Harusnya dengan kondisi seperti ini, Plt Gubernur Riau mestinya
serius menangani poersoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Dikaji mana yang lebih baik, berangkat ke Bali atau membantu masyarakat
yang tengah berada di kempungan banjir,” kata politisi PPP Riau ini,
Jumat (12/2/2016).
Bahkan Husaimi sikap Plt Gubernur Riau cukup ironis sekali, karena
masyarakat saat ini benar-benar sangat membutuhkan pemimpin. Apalagi
menurut dia posisi Plt Gubri adalah pemimpin tunggal dan tidak memiliki
wakil untuk sementara waktu ini.
“Harusnya yang berangkat itu diwakilkan kepada Satkernya di Pemprov
Riau, yang membidangi masalah itu, itu lebih tepat menurut saya. Lagi
pula Plt Gubernur Riau kan hanya ikut menghadiri saja,” tuturnya. (*)
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Seleksi dan fit and proper test untuk pemilihan direktur utama dan
direksi PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) tidak lama lagi akan
dilaksanakan. Saat ini tim seleksi sedang menggodok dan merumuskan
persyaratan yang akan diajukan bagi para pendaftar nantinya.
Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, yang menjadi
acuan bagi pihaknya dalam merumuskan persyaratan adalah berdasarkan
aturan dalam undang-undang perseroan, dan juga peraturan gubernur
(Pergub).
Dikatakan Husaimi, syarat utama yang diinginkan pihaknya dalam
memilih orang yang akan memimpin PT PIR tersebut,harus memiliki
pengalaman dan punya kemampuan dalam memimpin BUMD tersebut.
Ketika ditanya apakah pihaknya akan tetap komitment untuk tidak
menerima orang titipan.Namun Husaimi juga berpendapat, sebenarnya tidak
masalah jika keterpilihan direktur dan direksi PT PIR berdasarkan
kedekatan. Tapi tetap orang yang punya kemampuan dalam memimpin PT PIR.
“Kedekatan, kalau dia punya kemampuan tidak masalah, maka akan kita
dorong untuk duduk di jabatan tersebut. Tapi kualitas dan kemampuannya
benar-benar tak diragukan lagi,” kata Husaimi, Kamis (11/2/2016). (*)
Pekanbaru (RiauNews.com). Perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat didorong untuk membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, guna memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan bahwa pihaknya pekan ini sudah berencana untuk melakukan pemantauan ke salah satu produsen kertas Indonesia yang ada di Pangkalankerinci, namun batal.
“Nanti akan dijadwalkan kembali, mungkin pekan depan,” kata Husaimi.
Ditambahkan legislator PPP ini, Komisi C sebelumnya sudah melakukan rapat kerja dengan pihak PT RAPP.
“Mereka mau membantu memfasilitasi mengenai penerimaan pajak alat berat ini,” ujarnya.
Pihak perusahaan kalau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan alat berat, diminta untuk bisa melampirkan bukti pembayaran pajak alat beratnya.
“Kalau tidak mau (melampirkan bukti pajak-red) jangan dilakukan kerjasama. Inilah yang kita dorong,” tutupnya.
Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan bahwa pihaknya pekan ini sudah berencana untuk melakukan pemantauan ke salah satu produsen kertas Indonesia yang ada di Pangkalankerinci, namun batal.
“Nanti akan dijadwalkan kembali, mungkin pekan depan,” kata Husaimi.
Ditambahkan legislator PPP ini, Komisi C sebelumnya sudah melakukan rapat kerja dengan pihak PT RAPP.
“Mereka mau membantu memfasilitasi mengenai penerimaan pajak alat berat ini,” ujarnya.
Pihak perusahaan kalau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan alat berat, diminta untuk bisa melampirkan bukti pembayaran pajak alat beratnya.
“Kalau tidak mau (melampirkan bukti pajak-red) jangan dilakukan kerjasama. Inilah yang kita dorong,” tutupnya.