Heraing Komisi C DPRD Riau mendesak Dirut PT CISS mengaku adanya alat berat perusahaan yang tidak mebayar pajak. Dari 147 unit alat berat perusahaan, 79 unit yang membayar pajak.

Riauterkini-PEKANBARU- Setelah memberikan keterangan berbeda, akhirnya Mulyanto, Direktur Utama PT Cahaya Indah Sang Surya (CISS) akui, jika dari 147 unit alat berat miliknya, baru 79 unit saja yang pajaknya sudah dibayarkan ke pemerintah, sisanya belum.

Hal ini terungkap dalam hearing Komisi C DPRD Riau dengan PT CISS di Ruang Medium DPRD Riau, Senin (29/02/16). Awalnya menjawab pertanyaan Husaimi Hamidi, anggota Komisi tentang jumlah alat berat milik PT CISS yang pajaknya sudah dibayarkan. Mulyanto menjawab, jika semua alat berat PT CISS, pajaknya sudah dibayarkan.

Setelah anggota Komisi C yang lain, Husni Tamrin kembali mempertanyakan hal yang sama. Mulyanto akhirnya mengakui jika 68 unit alat berat dari 147 unit total keseluruhan, pajaknya belum dibayarkan ke pemerintah.

"Sebaiknya bapak Dirut PT CISS jujur saja, berapa sebenarnya alat berat yang bapak miliki, berapa yang didaftarkan sudah membayar pajak," kata Husni Tamrin dalam hearing.

Sementara itu, Musyaffak Asikhin, Wakil Ketua Komisi C yang memimpin hearing menjelaskan, hearing kali ini bertujuan untuk mendata seluruh alat berat milik semua perusahaan di Riau. Pendataan dikhususkan dari sektor pajaknya.

"Sehingga, jelas berapa alat berat di Riau ini yang belum terdata dan belum bayar pajak. Nantinya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, apalagi dengan menurunnya DBH Migas," jelasnya.

Kepala Dispenda Riau, SF Hariyanto yang hadir dalam hearing mendukung upaya Komisi C dalam melakukan pendataan sekaligus melakukan pemanggilan terhadap seluruh perusahaan di Riau.

"Selama ini kan, alat berat mereka banyak yang berada di hutan-hutan. Kita bersyukur dengan adanya Komisi C menggagas pertemuan ini dan tadi terungkap, ternyata PT CISS memiliki 147 unit alat berat, baru 79 unit yang terdaftar sudah bayar pajak," tutupnya.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan direksi utama (Dirut) dan direksi PT PIR akan segera menverifikasi berkas, terkait kelengkapan administrasi masing-masing pendaftar.

Salah seorang anggota Pansel PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), atau Riau Investment Corporation (RIC) yang mewakili DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, bagi calon yang sudah melengkapi syarat pendaftaran berdasarkan syarat yang diajukan pihak Pansel, maka pendaftarannya akan segera ditindaklanjuti.

“Saat ini tim sedang menverifikasi data atau PIRsyaratan administrasi yang diserahkan pendaftar. Kita sudah buka pendaftaran sejak Selasa (16/2) hingga Senin (22/2) lalu,” kata Husaimi kepada Tribun, Selasa (23/2).

Ada pun tindak lanjut dari pendaftaran tersebut menurut Husaimi adalah dilakukan wawancara atau fit and proper test bagi para calon. Namun Husaimi tidak bisa memastikan jumlah calon yang mendaftar, karena ia sendiri masih berada di luar kota hingga kemaren.

“Jadi mana yang lengkap administrasinya, maka mereka akan kita panggil untuk dilakukan fit and proper test,” tututrnya.

Ditanya berapa kali akan dilakukan tes wawancara bagi para calon, Husaimi belum bisa memastikan, karena hingga saat ini pihaknya juga belum membicarakan berapa kali kebutuhan wawancara para calon nantinya, hingga mendapatkan satu nama untuk calon dirut PT PIR.

Ada pun yang akan diuji dari para calon nantinya menurut politisi PPP ini di antaranya adalah, terkait pengalaman calon yang bersangkutan, kemampuan akademisnya, rekam jejaknya, dan beberapa aspek lainnya.

“Hingga kita benar-benar mendapatkan calon dirut BUMD yang professional, hingga bisa meningkatkan pendapatan daerah nantinya. (*)

Riau Book - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan calon Direktur Utama (Dirut) dan Direksi PT Pengembangan Investasi Riau (PT PIR), salah satu BUMD milik Pemerintah Provinsi Riau, sudah menutup masa pendaftaran pemerimaan. Saat ini memasuki tahap seleksi administrasi untuk dilanjutkan pelaksanaan fit and proper test.

Ini diakui oleh salah seorang Tim Seleksi dari DPRD Riau, Husaimi Hamidi. Menurut Anggota Komisi C ini, bagi yang lengkap administrasi akan dilakukan pemanggilan untuk wawancara dan test kemampuan.

"Proses ini diharap tidak akan lama, setelah itu langsung test kemampuan," sebutnya tanpa mengatakan berapa orang yang mendaftar.

Diakui juga oleh Politisi PPP Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Rokan Hilir ini, khusus untuk tes kemampuan dan wawancara untuk saat ini belum dibicarakan di kalangan Pansel seperti apa dan berapa kali akan dilakukan.

"Nanti kita akan rapat internal dalam membahas sistem fit and proper test yang dilakukan," tambahnya.

Yang pasti dikatakan lagi oleh Husaimi Hamidi, calon Dirut dan Direksi yang dilihat terutama terkait pengalaman, kemampuan akademis, rekam jejak dan beberapa aspek pendukung lain yang berhubungan dengan usaha yang dijalani perusahaan. "Kita ingin benar-benar mendapatkan calon Dirut BUMD yang profesional nantinya," tutupnya.(MC)

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi menilai keberangkatan Plt Gubernur Riau ke Bali untuk menghadiri sebuah kegiatan di daerah tersebut merupakan sikap yang tidak bijak. Pasalnya keberangkatan Plt Gubernur Riau tersebut bertepatan dengan Riau tengah dilanda bencana banjir.

Dikatakan Husaimi, seharusnya Plt Gubernuru Riau mengkaji dan mempertimbangkan sebelum memutuskan untuk berangkat, mana yang terbaik, tetap ke Bali atau berada di Riau untuk ikut memilikirkan nasib masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, yang kekurangan makanan, dan kedinginan karena banjir.

“Harusnya dengan kondisi seperti ini, Plt Gubernur Riau mestinya serius menangani poersoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini. Dikaji mana yang lebih baik, berangkat ke Bali atau membantu masyarakat yang tengah berada di kempungan banjir,” kata politisi PPP Riau ini, Jumat (12/2/2016).

Bahkan Husaimi sikap Plt Gubernur Riau cukup ironis sekali, karena masyarakat saat ini benar-benar sangat membutuhkan pemimpin. Apalagi menurut dia posisi Plt Gubri adalah pemimpin tunggal dan tidak memiliki wakil untuk sementara waktu ini.

“Harusnya yang berangkat itu diwakilkan kepada Satkernya di Pemprov Riau, yang membidangi masalah itu, itu lebih tepat menurut saya. Lagi pula Plt Gubernur Riau kan hanya ikut menghadiri saja,” tuturnya. (*)

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Seleksi dan fit and proper test untuk pemilihan direktur utama dan direksi PT Pengembangan Investasi Riau (PIR)  tidak lama lagi akan dilaksanakan. Saat ini tim seleksi sedang menggodok dan merumuskan persyaratan yang akan diajukan bagi para pendaftar nantinya.

Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, yang menjadi acuan bagi pihaknya dalam merumuskan persyaratan adalah berdasarkan aturan dalam undang-undang perseroan, dan juga peraturan gubernur (Pergub).

Dikatakan Husaimi, syarat utama yang diinginkan pihaknya dalam memilih orang yang akan memimpin PT PIR tersebut,harus memiliki pengalaman dan punya kemampuan dalam memimpin BUMD tersebut.

Ketika ditanya apakah pihaknya akan tetap komitment untuk tidak menerima orang titipan.Namun Husaimi juga berpendapat, sebenarnya tidak masalah jika keterpilihan direktur dan direksi PT PIR berdasarkan kedekatan. Tapi tetap orang yang punya kemampuan dalam memimpin PT PIR.

“Kedekatan, kalau dia punya kemampuan tidak masalah, maka akan kita dorong untuk duduk di jabatan tersebut. Tapi kualitas dan kemampuannya benar-benar tak diragukan lagi,” kata Husaimi, Kamis (11/2/2016). (*)

Pekanbaru (RiauNews.com). Perusahaan-perusahaan yang memiliki alat berat didorong untuk membayar pajak sesuai dengan Peraturan Daerah yang ada, guna memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan bahwa pihaknya pekan ini sudah berencana untuk melakukan pemantauan ke salah satu produsen kertas Indonesia yang ada di Pangkalankerinci, namun batal.

“Nanti akan dijadwalkan kembali, mungkin pekan depan,” kata Husaimi.

Ditambahkan legislator PPP ini, Komisi C sebelumnya sudah melakukan rapat kerja dengan pihak PT RAPP.

“Mereka mau membantu memfasilitasi mengenai penerimaan pajak alat berat ini,” ujarnya.

Pihak perusahaan kalau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan alat berat, diminta untuk bisa melampirkan bukti pembayaran pajak alat beratnya.

“Kalau tidak mau (melampirkan bukti pajak-red) jangan dilakukan kerjasama. Inilah yang kita dorong,” tutupnya.

Riau Book - Sebenarnya ada apa di PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Riau hingga salah satu Tim Pansel seleksi Direktur Utama (Dirut) berulang kali menyampaikan bahwa tidak ada ada nama titipan untuk calon yang akan maju.

Husaimi Hamidi, salah satu Tim Pansel Dirut PT PIR yang juga merupakan Anggota DPRD Riau, memastikan, tidak akan ada calon titipan dari proses seleksi pimpinan PT PIR. 

 Bahkan seperti pernyataan-pernyataan sebelumnya, Husaimi bahkan berani menaruhkan jabatannya sebagai salah satu anggota tim pansel jika ada kecurangan dalam proses perekrutan itu nantinya. 

"Belum dibuka pendaftarannya. Tim sudah melakukan rapat lagi untuk menetapkan syarat penjaringan. Ini terbuka untuk umum dan dipastikan tidak ada yang namanya titipan," tegas Husaimi. 

Dirinya menegaskan, jika nantinya ada indikasi terjadi kecurangan dalam proses perekrutan, Husaimi memastikan akan mengundurkan diri menjadi Tim Seleksi Dirut PT PIR. "Kalau ada titipan, saya akan keluar (mundur, red)," tegasnya. (MC Riau)

Riau Book - Diduga ada kebocoran di beberapa perusahaan, Komisi C DPRD Riau mendorong perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau untuk taat membayar pajak alat berat yang dimiliki sesuai dengan Persaturan Daerah (Perda) yang ada. Ini dalam upaya memacu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menindaklanjuti hal itu, Komisi C akan melakukan pemantuan ke perusahaan-perusahaan yang ada untuk mengetahui realisasi yang terjadi dilapangan. "Sebetulnya minggu ini kita sudah melakukan pemantauan ke PT RAPP. Tapi batal, kita jadwalkan minggu depalah," jelas Anggota Komisi C, Husaimi Hamidi, Jumat (5/2/2016). Lebih jauh dikatakan Politisi PPP Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Rokan Hilir ini, Komisi C sebelumnya sudah melakukan rapat kerja dengan pihak PT RAPP. Mereka mau membantu untuk memfasilitasi penerimaan Pajak Alat Berat ini. "Kita mendorong perusahaan untuk mau membayar pajak alat berat ini. Pihak perusahaan kita minta kalau bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pengadaan alat berat, pihak ketiga harus bisa melampirkan alat bukti pembayaran pajaknya. Kalau tidak mau jangan dilakukan kerjasama, inilah yang kita cek," sebutnya sembari mengatakan apakah sudah dilakukan perusahan atau belum. (MC Riau)