TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
-- Komisi C DPRD Riau mempertanyakan rekomendasi yang pernah dikirimkan
ke Plt Gubernur Riau, terkait penutupan 2 BUMD, PT RAL dan Riau
Petrolium, serta sejumlah anak perusahaan BUMD lainnya, yang hingga kini
masih belum ada tindak lanjut dari pihak Pemprov Riau.
Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, pihaknya sudah
melakukan sejumlah tahapan sebelum mengeluarkan rekomendasi tersebut,
dan kemudian mengirimkan rekomendasi tersebut ke pihak Plt Gubernur Riau
pada bulan April 2015 lalu. Namun hingga akhir bulan Oktober ini masih
belum ada tidak lanjut dari Plt Gubernur Riau.
Husaimi juga meminta, agar Plt Gubernur Riau bersikap professional,
dan menghindari segala bentuk kepentingan dalam persoalan ini, sehingga
BUMD di Riau yang bermasalah dapat diselesaikan dengan segera dan tidak
berlarut-larut lagi. “Kita minta Plt Gubri menyikapi masalah ini dengan
professional, jangan ada kpentingan di dalmanya,” kata Husaimi kepada
Tribun, Kamis (29/10/2015).
Husaimi berharap, kajian yang sudah dilakukan pihaknya terhadap
sejumlah BUMD yang direkomendasikan untuk ditutup merupakan perusahaan
yang benar-benar sudah tidak mungkin diperjuangkan lagi.
“Riau Petrolium misalnya, saham kita sudah masuk sekitar Rp 7,5
miliar. Sementara kegiatan mereka belum ada sama sekali, kondisinya hari
ini mati suri. Mau dikatakan mati, direkturnya masih jalan, tapi
kantornya tak tahu dimana rimbanya,” tuturnya.
Selain merekomendasikan ditutup, sebagian BUMD juga direkomendasikan
Komisi C DPRD Riau untuk perombakan struktur menjemennya, di antaranya
sejumlah perusahaan yang direkomendasikan tersebut, baru 2 perusahaan
yang melakukan persiapan perombakan struktur menajemen tersebut, yakni,
PT PIR dan PT PER.
“Sejauh ini baru dua BUMD yang mempersiapkan penggantian
kepengurusan, yakni PT PIR dan PT PER, saat ini sedang mereka persiapkan
penggantian kepengurusan perusahaannya,” jelas Husaimi.
Sebelum dilaksanakan penggantian kepengurusan yang defenitif, sudah
dilakukan penggantian kepengurusan sementara di perusahaan tersebut,
namun pengurus sementara yang ditunjuk menurut Husaimi tidak bisa
melakukan banyak kegiatan untuk perbaikan BUMD yang dinilai sakit
tersebut, karena kewenangannya dibatasi.
“Dalam SK-nya saya baca, bahwa kewenangannya dibatasi. Mereka tidak
dibolehkan mengambil kebijakan strategis. Saat hearing dengan mereka
saya bilang, kalau kalian tidak sanggup ya mengundurkan diri saja, kalau
itu di posisi saya, jabatan seperti saya tolak saja, karena tak bisa
berbuat apa-apa. BUMD yang sakit ini harus diperbaiki,” imbuhnya. (ale)
No comments: