TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU
- Setelah penyerahan hasil rekomendasi tentang BUMD kepada Plt Gubernur
Riau, Arsyadjuliandi Rachman, DPRD Riau untuk melakukan penutupan BUMD,
diminta pihak DPRD agar Plt Gubri menganalisa secara detail, karena
rekomendasi tersebut berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, untuk
menindaklanjuti rekomendasi tersebut, diakuinya memang butuh proses dan
waktu dari pihak Pemprov Riau. Karena memang ada proses dan mekanisme
yang harus dilakukan terlebih dulu untuk mengkaji rekomendasi lebih
lanjut.
“Misalnya tentang hutang-hutang BUMD, bagaimana penyelesaiannya itu
harus diselesaikan dulu, kemudian penyelesaian persoalan-persoalan
lainnya,” jelasnya.
Namun jika kebijakan Plt Gubri berbeda dengan rekomendasi yang sudah
diajukan pihak DPRD, menurut Husaimi hal itu memang merupakan kewenangan
Plt Gubri. Pihaknya hanya bisa memberikan rekomendasi, dan tidak bisa
mendikte pemerintahan untuk permasalahan tersebut.
Kendati demikian, dikatakan Husaimi, pihaknya tetap bisa melakukan
antisipasi dalam persoalan anggaran. Karena saat pembahasan anggaran,
pihak DPRD memiliki kewenangan untuk tidak menganggarkan dalam APBD
selanjutnya.
“Kita punya kewenangan untuk tidak lagi memberikan suntikan dana
untuk BUMD yang tidak produktif dan hanya merugikan anggaran daerah
saja,” tuturnya. (*)
No comments: